Berdasarkan Global Competitiveness Report 2016-2017, infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 138 negara. Karena itu, setelah terpilih menjadi presiden pada Oktober 2014, Joko Widodo berjanji membangun 225 proyek infrastruktur prioritas, seperti 1.000 kilometer jalan raya, 3.000 km jalur kereta api, 24 pelabuhan, peningkatan kapasitas listrik 35 ribu megawatt, 33 bendungan, 29,8 km jembatan, beberapa bandar udara, dan infrastruktur Internet. Sebagian besar proyek infrastruktur Jokowi ini berfokus pada Indonesia timur. Hal ini menjadikan Jokowi salah satu presiden dalam sejarah Indonesia yang benar-benar memperhatikan peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur.
Alasan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur adalah agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional, memfasilitasi ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan regional, meningkatkan konektivitas, serta mempererat kesatuan sosial dan politik bangsa. Apalagi saat ini 80 persen pertumbuhan ekonomi di Indonesia disumbangkan oleh Indonesia barat. Dengan demikian, inisiatif untuk membangun Indonesia timur, seperti Maluku dan Papua, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta mencegah disparitas ekonomi dan ketidakstabilan politik di kawasan tersebut.
Namun, meskipun Jokowi tampaknya dapat merealisasi janjinya, terutama dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur, keberhasilan ini tidak dapat membawa kawasan itu keluar dari kemiskinan. Ini terjadi karena pembangunan terlalu berpusat di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan Makassar.
Meskipun Makassar dibangun dengan baik oleh pemerintah sebelumnya, Jokowi masih menaruh banyak perhatian untuk mengembangkan Makassar dan kota-kota satelit lain di Sulawesi. Beberapa tahun terakhir, Jokowi mengalokasikan banyak proyek infrastruktur strategis nasional di pulau itu. Dalam proyek pembangunan strategis nasional, Jokowi mengalokasikan 27 proyek di Sulawesi, 24 di Kalimantan, serta 13 di Papua dan Maluku.
Namun proyek-proyek itu mungkin hanya untuk memperkuat Makassar yang sudah mapan. Pembangunan lima pelabuhan, termasuk Makassar New Port sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia timur, juga jalur kereta api yang menghubungkan Makassar dan Parepare, adalah tanda untuk memperkuat Makassar sebagai kota utama di Indonesia timur guna "mengeksploitasi" daerah dan kota lain di kawasan timur. Dengan demikian, pembangunan 11 pelabuhan di Indonesia timur, misalnya, terutama di pulau-pulau kaya sumber daya alam, seperti Kalimantan (4 pelabuhan), Papua (5), dan Maluku (2), adalah untuk memfasilitasi peredaran dan sirkulasi komoditas di Indonesia timur menuju Makassar dan Sulawesi.
Berdasarkan data ekspor tahun 2018, Sulawesi Selatan, dengan Ibu Kota Makassar, memberikan kontribusi 2,43 persen (US$ 4,38 miliar) dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 180,04 miliar. Ekspor Sulawesi Selatan ini tertinggi kedua di Indonesia timur setelah Sulawesi Tengah (2,84 persen) dan di atas Papua (2,19 persen), Papua Barat (1,57 persen), Maluku Utara (0,38 persen), Nusa Tenggara Barat (0,26 persen), Maluku (0,04 persen), dan Nusa Tenggara Timur (0,03 persen). Sebagai konsekuensinya, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, Sulawesi Selatan selalu mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional (4,7-5,27 persen). Selama periode "ledakan komoditas" (2010-2012), Sulawesi Selatan bahkan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen. Pada 2018, pertumbuhan ekonominya 7,07 persen, tertinggi kedua di Indonesia timur setelah Maluku Utara (7,92 persen).
Pendekatan pembangunan seperti ini hanya akan menghasilkan kesenjangan ekonomi antara Sulawesi, khususnya Makassar, dan daerah lain di Indonesia timur. Pada September 2018, ada tiga provinsi di kawasan itu yang tingkat kemiskinannya lebih dari 20 persen, yaitu Nusa Tenggara Timur (21,03 persen), Papua Barat (22,6 persen), dan Papua (27,43 persen). Tingkat kemiskinan di Maluku juga cukup tinggi, yakni 17,85 persen. Sebaliknya, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan hanya 8,87 persen, lebih rendah daripada tingkat nasional yang 9,66 persen.
Meskipun pembangunan infrastruktur Jokowi mencapai sukses besar di beberapa daerah di Indonesia timur, khususnya Sulawesi, kemiskinan di sana tidak berkurang secara signifikan. Pada 2018, tingkat kemiskinan di Indonesia timur, terutama di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, masih sekitar 14,63-27,43 persen. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2018, rasio gini di desa-desa, terutama di Indonesia timur, meningkat menjadi 0,324 dibanding pada September 2017 yang sebesar 0,320.
