Kemampuan Fiskal Terbatas, Pembangunan Infrastruktur RI Tersendat

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan, beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tersendat.

Salah satu faktornya adalah kemampuan fiskal pemerintah yang dinilai masih terbatas.

"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. 

Masalah belanja pegawai, subsidi dan alokasi kita ke pemerintah daerah (jadi terbagi)," kata dia dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Askolani mengatakan, pemerintah sudah mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih masif.

Hanya saja, dia mengakui hasilnya belum secepat yang diharapkan. Seperti diketahui salah satu program prioritas Pemerintah Jokowi-JK yakni pembangunan infrastruktur.

Sebab infrastruktur memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, arah kebijakan pemerintah pada 2020 yakni tetap konsisten terhadap pembangunan infrastruktur secara merata. Pemerintah dalam hal ini akan menambah belanja modal pada 2020.

"Tentu itu menjadi salah satu cikal bakal belanja infrastruktur yang lebih baik itu juga konsisten kalau kita lihat melalui DAK fisik yang juga diarahkan untuk infrastruktur melalui pemda-pemda," pungkasnya.

INDEF: Infrastruktur Jadi Modal Dasar RI Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan, pembenahan daya saing menjadi kunci utama agar Indonesia bisa terlepas dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Untuk bisa memperbaiki daya saing, ia menekankan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara masif. "Perbaikan signifikan dalam komponen infrastruktur jadi kunci utama perbaikan daya saing karena berkaitan dengan konektivitas dan penurunan biaya logistik," imbuhnya kepada Liputan6.com, Minggu, 16 Juni 2019.

Dia menyatakan, perbaikan infrastruktur dalam hal ini memang memainkan peran penting, sebab Indonesia sebelumnya harus menghadapi mahalnya biaya logistik sebesar 24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pembangunan infrastruktur, khususnya penunjang logistik darat dan laut yang turunkan logistic cost, bisa membuat harga produk lebih kompetitif, khususnya yang berorientasi ekspor. Jadi pembangunan infrastruktur yang mendorong turunnya biaya logistik harus dilanjutkan," dia menambahkan.

Selain biaya logistik, ia melanjutkan, pembangunan infrastruktur juga berkaitan dengan efisiensi investasi. Bhima mencatat, rasio antara investasi dengan pertumbuhan output atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini masih berada diatas 6 persen, di mana idealnya ada di bawah 3 persen.

"ICOR yang tinggi menunjukkan biaya untuk investasi cukup mahal di Indonesia alias kurang efisien. Jadi semakin baik infrastrukturnya, semakin rendah ICOR-nya," jelas dia.

Bhima pun turut menyoroti cita-cita Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu, yang sempat memaparkan rencana pemerintah untuk mendorong Indonesia keluar dari middle income trap.

Bila benar-benar ingin menjadi negara berpendapatan tinggi, maka Indonesia harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata di atas 7-8 persen setiap tahunnya.

"Terkait target yang reachable, upaya-upaya yang disampaikan Sri Mulyani juga harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7-8 persen," pungkas dia.

Tak Hanya Pertumbuhan, Pemerintah Juga Kejar Pemerataan Ekonomi

Sebelumnya, Pemerintah tetap konsisten membenahi perekonomian dari sisi supply side dalam kerangka perencanaan pembangunan. Gagasan tersebut ditempuh melalui upaya pembangunan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan perbaikan tata kelola pertanahan.

"Ketiganya adalah persoalan yang perlu dibenahi dari dulu. Kita bukan sekedar mengejar pertumbuhan, tapi juga mendorong pemerataan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Menurut Darmin, negara yang membangun infrastruktur secara besar-besaran pasti memiliki capital outflow ratio yang tinggi. Artinya, diperlukan modal atau dana yang lebih besar untuk mendorong 1 persen pertumbuhan.

“Dalam ekonomi, membangun infrastruktur itu memerlukan biaya yang mahal. Namun biaya yang mahal itu akan terbayar dengan pembangunan jangka panjang, hingga 30-40 tahun," tuturnya.

Maka, untuk menaikkan angka pertumbuhan, selain dengan terus membangun infrastruktur, Pemerintah akan menyandingkannya dengan persoalan SDM dan pertanahan. Hal tersebut diyakini dapat melahirkan capital outflow ratio yang lebih rendah.

"Jadi dengan saving yang sama, mobilisasi dana asing yang sama, namun dengan capital outflow ratio yang lebih rendah, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," papar Darmin.

Darmin pun meyakini bahwa fokus kepada pembangunan infrastruktur sejak awal pemerintahan adalah keputusan yang tepat. "Meski pertumbuhan sedikit lebih rendah dari yang kita harapkan, tapi pemerataan kita juga bagus. Ini kondisi yang jarang terjadi, namun kita mampu melahirkan kombinasi secara sekaligus dari 2 hal yang berlawanan," terangnya.

Kemudian mengimbangi pembangunan fisik, soft infrastructure dikembangkan melalui peningkatan kualitas SDM dengan merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah pun telah menyusun Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi untuk menghadapi era Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.

Sementara mengenai pertanahan, Darmin mengakui bahwa persoalan ini bukanlah hal yang mudah, mulai dari sertifikasi tanah rakyat, reforma agraria, dan Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Kita akan membenahi sektor kehutanan. Memang urusan pelepasan kawasan hutan ini rumit sekali. Untuk itu, saya berharap para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk segera melengkapi dokumen yang kami minta sebagai dasar agar PPTKH bisa segera terealisasi," ujar dia.

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/3999373/kemampuan-fiskal-terbatas-pembangunan-infrastruktur-ri-tersendat?source=search

Share: