Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan salah satu konsep pembangunan smart city di Indonesia harus diawali dengan pembangunan infrastruktur memadai. Sebab adanya infrastruktur tersebut akan menjadi kebutuhan masyarakat sekitar.
"Jangan smart hanya di satu sisi, kalau kota smart kita harus action menuntut infrastruktur pada level yang bisa membuat masyarakat siap untuk ikuti smart city," kata Menteri Bambang dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (22/8).
Menteri Bambang mengatakan, meski pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta sudah tumbuh pesat, namun belum bisa dikatakan sebagai smart city. Ini dikarenakan dalam pembangunannya belum menyesuaikan dengan kondisi karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
"Saat meninjau di Jakarta Utara tengah malam ternyata di satu kampung itu fasilitas di MCK sanitasinya fasilitas bersama. Akibatnya orang tua yang umur di atas 70, urgensi ke belakang lebih banyak, bayangkan orang tua harus bangun dan antri hanya untuk gunakan sanitasi. Itu Jakarta. Di satu sisi Jakarta ingin ditunjuk smart city. Ini ironis," jelas dia.
Oleh karena itu, sebelum menuju smart city, Menteri Bambang menekankan agar seluruh kota di Indonesia mampu memenuhi pelayanan dasarnya seperti rumah, dan sanitasi. Apabila kebutuhan tersebut terpenuhi baru berbicara mengenai teknologi.
"Pengembangan smart city di Indonesia jangan bicara teknologi base dulu sebelum kuta melakukan pelayanan dasar. Idealnya masyarakat pasti mau kalau mereka sudah diberikan pelayanan yang cukup oleh pemerintah kota," tandas dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Investor Hongkong Tawarkan Smart City ke Kutai Kartanegara
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2727561/original/093802400_1550046390-Ilustrasi_Kantor_Hongkong.jpg)
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edy Damansyah menerima investor dari UN World Global Village Limited yang menawarkan kerja sama membangun smart city di Kawasan Kutai Kartanegara, di Kantor Bupati Kukar, Kalimantan Timur, Senin, 25 Februari 2018.
Presiden UN World Global Lu Jin Ping memilih Kukar untuk proyek pertamanya di Indonesia.
Perusahaannya sedang mengembangkan investasinya di Kawasan Asia. “Kukar saya kira memiliki potensi untuk dibangun smart city yang berwawasan IT (Ilmu Teknologi) yang tidak merusak alam. Jika di Kukar sudah dibangun, saya berharap bisa dibangun smart city lainnya di Kalimantan ini,” kata Lu di depan bupati, kepala dinas dan para asisten.
Lu menjelaskan, di kota mandiri itu akan dibangun berbagai fasilitas mulai dari rumah sakit, sekolah, kampus, pabrik, jalan, perumahan, hingga dermaga pelabuhan untuk arus transportasi laut. “Oleh karena itu kami berharap kota mandiri itu dibangun di kawasan pesisir karena ilmuwan kami akan membangun listrik dari energi air laut,” kata Lu.
Untuk pengembangan kota Mandiri ini, lanjut Lu, dibutuhkan lahan antara 300 hingga 500 hektare. Pembangunan itu akan melibatkan masyarakat setempat dan para ilmuwan dari luar negeri yang akan membagikan ilmunya kepada masyarakat.
“Kami akan menginvestasikan dana US$ 200 miliar untuk kota Mandiri di Kukar ini. Biaya tersebut di luar biaya pembebasan lahan yang juga menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya.
Lu menjelaskan, UN World Global Village Limited adalah perusahaan multi international, yang berkantor pusat di Hongkong. Selama ini mereka sudah membangun smart city di Amerika, Eropa dan beberapa negara Asia. “Di Malaysia sedang dibangun smart city di Kawasan Long Palai senilai US$ 500 miliar,” ujarnya.
Menanggapi rencana tersebut Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah menyambut baik semua pihak yang ingin membuka kerja sama di Kukar.
Menurut dia, selama ini banyak pihak dari perusahaan baik itu, PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMN (Penanaman Modal Nasional) yang sudah berinvestasi di Kukar. Baik itu sector migas, batu bara, perkebunan kelapa sawit, karet dan kehutanan.
Edy menjelaskan, masih ada beberapa potensi di Kukar yang menjadi unggulan, antara lain di sektor perikanan, kemaritiman, yang belum dikelola dengan baik. Dan belum ada pihak-pihak yang serius yang mau berinvestasi dibidang-bidang tersebut.
“Selama ini kami sering menerima kunjung dari Tiongkok, mengatasnamakan BUMN China, setelah presentasi tidak ada follow up-nya. Kami berharap yang ini bisa mewujudkan investasinya. Karena pada dasarnya kami terbuka setiap investasi di Kukar,” kata Edy.
Menurut dia, Kukar termasuk dalam 100 kabupaten di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk membangun smart city. Kukar sedang berusaha mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis IT atau pelayanan masyarakat dengan IT.
“Namun kami berharap setiap PMA yang ingin berinvestasi di Kukar mengikuti prosedur dan aturan yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan sehingga PMA juga harus mengurus persyaratannya di BKPM Pusat,” kata dia.
