Sri Mulyani: Infrastruktur Rampung Bisa Picu Ekonomi Lebih Merata


TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap agar kegiatan ekonomi yang lebih produktif langsung bergulir setelah perayaan Idulfitri. Pemerintah yakin rampungnya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jalan tol menjadi pemicu pembangunan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.
"Aktivitas acara yang bisa menimbulkan denyut ekonomi diharapkan mulai terjadi hari ini sampai ke depan," ujarnya di sela-sela acara Open House di kediaman dinasnya di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2019.
Selain itu, perjalanan mudik juga dinilainya sudah makin melebar ke luar Jawa atau ke pulau-pulau lain dan akhirnya juga akan berimbas pada kegiatan ekonomi di sana. "Setelah beberapa bulan kita dihadapkan pada suasana pemilu, kita berharap suasana Lebaran menimbulkan momentum confidence," paparnya.
Pada kuartal pertama tahun ini, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup bagus dan konsumsi masih bisa tumbuh di atas 5 persen. Sri Mulyani berharap agar kondisi ini tetap bertahan karena harga-harga stabil.
Dalam pantauan Bisnis, sejumlah tamu penting yang hadir dalam acara Open House Menkeu adalah Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan istri. Mereka diterima langsung oleh Sri Mulyani bersama suaminya, Tonny Sumartono.
Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono juga telah bersua dengan Menkeu Sri Mulyani.
Share:

Jabar Bangun Infrastruktur MICE Tingkatkan Devisa Pariwisata


TEMPO.COJakarta - Menurut kajian kajian Oxford Economic 2018, dari dampak ekonomi sektor bisnis event Indonesia menempati urutan ke 17, mengalahkan Thailand yang ada di posisi ke 22, dengan direct spending US$6,3 miliar, direct GDP US$3,9 miliar, belanja rata-rata per partisipan US$296, dengan total peserta 21,4 juta orang, dan menciptakan pekerjaan langsung untuk 104.000 orang.
Berkaca pada data tersebut, Mohammad Arifin Sudjayana, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Jabar), menjelaskan, betapa Jabar berhasrat untuk mengembangkan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di Tanah Parahyangan. Dan Provinsi Jawa Barat kembali berusaha merealisasikan hasrat tersebut dalam beberapa tahun mendatang.
Warga menikmati suasana sore di Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat, Rabu, 28 November 2018. Sejalan dengan rencana tersebut, Kementerian Pariwisata mematok target Pangandaran mendapat penetapan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata pada Maret 2019. Jawa Barat sangat cocok dikembangkan untuk pariwisata MICE. ANTARA/Novrian Arbi
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 48 juta orang sudah barang tentu akan menjadi pangsa pasar yang menggiurkan. Kemudian laju pertumbuhan ekonominya mencapai 5,17 persen, 60 persen industry manufaktur ada di Jabar, 7,09 persen jumlah kunjungan wisman, terdapat 77 jalan Tol, Bandara Internasional, diyakini dapat menarik minat para investor..
Selain itu, dalam rencana pembangunan infrastruktur, Jabar akan meningkatkan konektivitas di wilayahnya, baik skala lokal dengan MRT, regional melalui told an kereta api, serta nasional dan internasional dengan dibangunnya bandara internasional dan pelabuhan di beberapa wilayah di Jawa Barat.
Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor MICE, Jawa Barat membagi dua skala pembangunan fisik dan fasilitas MICE. Untuk sekala lokal, Pemprov Jabar telah menyiapkan lahan seluas empat hectare di tengah kota. “Lokasi lahan ini ada di pusat Kota Bandung. Mampu menampung pameran dari sekala kecil hingga menengah, antara 50 – 100 both atau tenan. Lahan punya pemprov dan clear,” terang Arifin.
Sedangkan untuk skala regional, Pemprov Jabar, akan membangun fasilitas MICE yang terintegrasi dengan fasilitas lain yang dapat menjadi ikon destinasi wisata leisure. “Jawa Barat sedang membangun West Java Exhibition & Convention Center di kawasan Tegalluar. Gedebage, Kota Bandung.
Lokasi ini merupakan simpul jaringan dari rencana transportasi yang dan rencana pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Di kawasan ini juga bakal berdiri pusat perbelanjaan modern, stadion, Masjid terapung yang luasnya hingga 10 hektare di atas danau yang diprediksi pada tahun 2020 sudah jadi.
“Belum lama ini Gubernur Jawa Barat berkunjung ke Dubai untuk melihat Landmark, Lulu, Fakih dan Dubai Inc, para korporasi ini diharapkan akan mampu mensinergikan West Java Exhibition & Convention Center saling terkoneksi. Sebagaimana program Gubernur untuk menjalankan visi One Village One Product,” tutup Arifin Sudjayana.
Share:

Kesenjangan Infrastruktur di Timur


Berdasarkan Global Competitiveness Report 2016-2017, infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 138 negara. Karena itu, setelah terpilih menjadi presiden pada Oktober 2014, Joko Widodo berjanji membangun 225 proyek infrastruktur prioritas, seperti 1.000 kilometer jalan raya, 3.000 km jalur kereta api, 24 pelabuhan, peningkatan kapasitas listrik 35 ribu megawatt, 33 bendungan, 29,8 km jembatan, beberapa bandar udara, dan infrastruktur Internet. Sebagian besar proyek infrastruktur Jokowi ini berfokus pada Indonesia timur. Hal ini menjadikan Jokowi salah satu presiden dalam sejarah Indonesia yang benar-benar memperhatikan peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur.
Alasan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur adalah agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional, memfasilitasi ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan regional, meningkatkan konektivitas, serta mempererat kesatuan sosial dan politik bangsa. Apalagi saat ini 80 persen pertumbuhan ekonomi di Indonesia disumbangkan oleh Indonesia barat. Dengan demikian, inisiatif untuk membangun Indonesia timur, seperti Maluku dan Papua, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta mencegah disparitas ekonomi dan ketidakstabilan politik di kawasan tersebut.
Namun, meskipun Jokowi tampaknya dapat merealisasi janjinya, terutama dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur, keberhasilan ini tidak dapat membawa kawasan itu keluar dari kemiskinan. Ini terjadi karena pembangunan terlalu berpusat di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan Makassar.
Meskipun Makassar dibangun dengan baik oleh pemerintah sebelumnya, Jokowi masih menaruh banyak perhatian untuk mengembangkan Makassar dan kota-kota satelit lain di Sulawesi. Beberapa tahun terakhir, Jokowi mengalokasikan banyak proyek infrastruktur strategis nasional di pulau itu. Dalam proyek pembangunan strategis nasional, Jokowi mengalokasikan 27 proyek di Sulawesi, 24 di Kalimantan, serta 13 di Papua dan Maluku.
Namun proyek-proyek itu mungkin hanya untuk memperkuat Makassar yang sudah mapan. Pembangunan lima pelabuhan, termasuk Makassar New Port sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia timur, juga jalur kereta api yang menghubungkan Makassar dan Parepare, adalah tanda untuk memperkuat Makassar sebagai kota utama di Indonesia timur guna "mengeksploitasi" daerah dan kota lain di kawasan timur. Dengan demikian, pembangunan 11 pelabuhan di Indonesia timur, misalnya, terutama di pulau-pulau kaya sumber daya alam, seperti Kalimantan (4 pelabuhan), Papua (5), dan Maluku (2), adalah untuk memfasilitasi peredaran dan sirkulasi komoditas di Indonesia timur menuju Makassar dan Sulawesi.
Berdasarkan data ekspor tahun 2018, Sulawesi Selatan, dengan Ibu Kota Makassar, memberikan kontribusi 2,43 persen (US$ 4,38 miliar) dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 180,04 miliar. Ekspor Sulawesi Selatan ini tertinggi kedua di Indonesia timur setelah Sulawesi Tengah (2,84 persen) dan di atas Papua (2,19 persen), Papua Barat (1,57 persen), Maluku Utara (0,38 persen), Nusa Tenggara Barat (0,26 persen), Maluku (0,04 persen), dan Nusa Tenggara Timur (0,03 persen). Sebagai konsekuensinya, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, Sulawesi Selatan selalu mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional (4,7-5,27 persen). Selama periode "ledakan komoditas" (2010-2012), Sulawesi Selatan bahkan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen. Pada 2018, pertumbuhan ekonominya 7,07 persen, tertinggi kedua di Indonesia timur setelah Maluku Utara (7,92 persen).
Pendekatan pembangunan seperti ini hanya akan menghasilkan kesenjangan ekonomi antara Sulawesi, khususnya Makassar, dan daerah lain di Indonesia timur. Pada September 2018, ada tiga provinsi di kawasan itu yang tingkat kemiskinannya lebih dari 20 persen, yaitu Nusa Tenggara Timur (21,03 persen), Papua Barat (22,6 persen), dan Papua (27,43 persen). Tingkat kemiskinan di Maluku juga cukup tinggi, yakni 17,85 persen. Sebaliknya, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan hanya 8,87 persen, lebih rendah daripada tingkat nasional yang 9,66 persen.
Meskipun pembangunan infrastruktur Jokowi mencapai sukses besar di beberapa daerah di Indonesia timur, khususnya Sulawesi, kemiskinan di sana tidak berkurang secara signifikan. Pada 2018, tingkat kemiskinan di Indonesia timur, terutama di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, masih sekitar 14,63-27,43 persen. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2018, rasio gini di desa-desa, terutama di Indonesia timur, meningkat menjadi 0,324 dibanding pada September 2017 yang sebesar 0,320.
Share:

Jepang Rajai Proyek Infrastruktur di Asia Tenggara, Kalahkan Cina


TEMPO.COJakarta - Laporan terbaru dari Fitch Solutions menunjukkan bahwa Jepang merajai proyek infrastruktur di Asia Tenggara. Dengan demikian, negara Sakura ini mengalahkan Cina dalam hal pengerjaan proyek infrastruktur di sejumlah negara di Asia Tenggara. 
Proyek infrastruktur yang didukung oleh Jepang antara lain di enam negara ekonomi terbesar ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Nilai proyek infrastruktur Jepang di enam negara ini saja mencapai US$ 367 miliar. Adapun, nilai proyek infrastruktur yang didukung Cina mencapai US$255 miliar.
Angka-angka tersebut menggarisbawahi maraknya kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara, serta dominasi Jepang atas Cina. Meskipun Presiden Xi Jinping mendorong untuk membelanjakan kereta api dan pelabuhan melalui program Belt and Road Initiative, nyatanya Cina tetap belum mampu mengalahkan Jepang.
Angka-angka Fitch terbaru, hanya menghitung proyek yang tertunda atau proyek-proyek yang masih dalam tahap perencanaan, studi kelayakan, tender dan saat ini sedang dibangun. "Data Fitch pada Februari 2018 menempatkan investasi Jepang pada US$230 miliar dan Cina pada US$155 miliar," seperti dikutip melalui Bloomberg, Ahad, 23 Juni 2019 waktu setempat.
Dari sejumlah negara ASEAN yang melibatkan Jepang dalam proyek infrastrukturnya, Vietnam sejauh ini merupakan yang terbesar. Nilai proyek Jepang yang masih berjalan di Vietnam mencapai US$209 miliar atau lebih dari setengah total nilai proyek infastruktur Jepang. 
Proyek itu termasuk pengadaan kereta api berkecepatan tinggi senilai US$58,7 miliar. Proyek infrastruktur itu nantinya akan menghubungkan Hanoi dan Kota Ho Chi Minh di Vietnam.
Share:

Proyek Infrastruktur Daerah Masih Tergantung Dana Transfer APBN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan proyek infrastruktur di daerah saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Ketergantungan ini, kata dia, terlihat dari terus meningkatnya dana transfer ke daerah pada 2019 yang mencapai angka Rp 826,77 triliun atau setara dengan 38 persen dana APBN.
Dengan ketergantungan  daerah pada pendanaan infrastruktur dari pusat ini, maka pemerataan dan pembangunan dinilai tidak akan maksimal. Sebab, anggaran APBN pun terbatas. Untuk itulah, kata Mardiasmo, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga  swasta, harus bekerja sama mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan tersebut. 
“Instrumen lain berupa investasi dari BUMN maupun swasta sangat diperlukan sebagai penopang untuk membiayai proyek-proyek prioritas,” kata Mardiasmo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
Mardiasmo menambahkan, pemerintah saat ini telah melaksanakan berbagai kebijakan kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Di antaranya yaitu APBN dan APBD, pinjaman daerah; penerusan pinjaman dari luar negeri kepada pemda dan BUMN; Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) hingga Kredit Ultra Mikro (UMi)
Selain itu, kerja sama investasi antara pusat, daerah, dan swasta pun telah dijalankan di berbagai proyek seperti Bandara Kertajati, Majalengka yang memantik kawasan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat. Lalu ada juga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Pasuruan untuk menyediakan sumber air bersih di Jawa Timur. Hingga, pemberdayaan masyarakat kecil melalui pemberian Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang secara intens melibatkan pemerintah daerah.
Ke depan, kata Mardiasmo, pemerintah bakal melakukan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Regulasi ini akan memberi payung hukum atas inovasi dan kerja sama pusat, daerah, BUMN, dan swasta.
Dengan begitu, Mardiasmo berharap inovasi dan skema investasi baru yang diatur dalam Revisi PP 1 Tahun 2008 akan dapat mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia. “Yang selama ini belum terjangkau melalui skema investasi terdahulu,” kata dia.
Share:

Kutip Bank Dunia, Prabowo: Infrastruktur Tak Berdampak ke Ekonomi


TEMPO.COJakarta - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan bahwa tidak ada dampak pembangunan infrastruktur terhadap kondisi riil ekonomi domestik. Sebab, pembangunan infrastruktur dibangun dengan cara yang tidak efisien dan tertib.
"Kalau dipelajari dalam laporan Bank Dunia yang terakhir, justru mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan pertumbuhan ekonomi kita secara riil," kata Prabowo dalam acara Debat Calon Presiden Kedua di Hotel Sultan, Ahad, 17 Februari 2019.
Adapun pernyataan Prabowo tersebut disampaikan menanggapi calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi yang menjelaskan program infrastruktur. Menurut Prabowo pembangunan infrastruktur seperti transportasi Light Rail Transit (LRT) atau Mass Rapid Transit (MRT) masih kalah efisien dibandingkan dengan negara lain.
Beberapa contoh pembangunan infrastruktur yang dijadikan contoh oleh Prabowo adalah negara Vietnam, Thailand, Malaysia dan Maroko. Di negara-negara itu, dalam index per kilometer pembangunan infrastrukturnya dua kali lebih efisien dan murah secara rata-rata dibandingkan Indonesia.
"Ini fakta, Pak. Jadi saya harus berpikir jernih bahwa infrastruktur itu seharusnya bisa menambah kekuatan ekonomi," kata Prabowo.
Selain itu, kata Prabowo, esensi dalam membangun infrastruktur adalah mengikut sertakan rakyat dalam proses pembangunannya. Serta tak lupa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dengan dibangunnya infrastruktur tersebut.
Karena itu, ke depan jika nanti dirinya diberikan mandat, Prabowo menjanjikan untuk bisa mengelola lebih efisien dalam pembangunan infrastruktur. Termasuk dengan cara mengurangi pembiayaan infrastruktur lewa skema utang dan menambah cadangan biaya ganti rugi.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan rencana kelanjutan proyek-proyek infrastruktur yang telah dibangunnya selama empat tahun ke belakang. "Ini lah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau, antar provinsi, kabupaten dan kota tersambungkan," ujarnya.
Dengan meneruskan pembangunan infrastruktur tersebut, Jokowi yakin transportasi, baik untuk orang dan logistik, akan lebih cepat. Tanpa itu semua peningkatan daya saing Indonesia di level global tak bakal tercapai. "Daya saing tanpa ini, lupakan."
Jokowi menegaskan pemerintah konsisten membangun infrastruktur agar semuanya tersambung, bukan hanya di jalan tol, pelabuhan, bandar udara, namun juga dalam konsep digitalisasi. "Kami sudah membangun Palapa Ring, broadband berkecepatan tinggi," ujar dia.
Saat ini, Palapa Ring sudah rampung seratus persen di Indonesia bagian barat dan tengah. Sementara di Indonesia Timur, progress-nya sudah 90 persen dan akan dirampungkan tahun ini. Sejalan dengan itu, Jokowi juga berjanji akan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara besar-besaran.
Share:

Rini Soemarno Dorong BUMN Bantu Infrastruktur di Madagaskar

TEMPO.COJakarta -  Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Soemarno berkomitmen untuk mendorong BUMN bisa membantu Madagaskar dalam pembangunan infrastruktur. Hal itu disampaikan Rini dalam pertemuan dengan Presiden Madagaskar Andry Rajoelani di Antananarivo, Madagaskar, Selasa, 17 September 2019.
Kunjungan kerja itu merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membantu pembangunan infrastruktur negara-negara Afrika, salah satunya Madagaskar. "Indonesia telah menerbitkan buku baru tentang saudara-saudara di Afrika, dan Madagaskar. Insya Allah akan menjadi halaman pertamanya. Karena Madagaskar tidak saja secara geografik paling dekat, tapi juga secara pertalian darah masih bersaudara," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
Rini menegaskan Madagaskar tidak perlu ragu bekerja sama dengan Indonesia. Pasalnya, selain Indonesia siap membantu dan sudah memiliki baik pengalaman maupun keahlian yang dibutuhkan Madagaskar untuk membangun negaranya, Indonesia juga tidak menuntut apa-apa kecuali kondisi kerja sama yang terbuka dan adil saling menguntungkan. Dengan demikian, hasil-hasil konkret dapat segera diwujudkan.
"Indonesia menjanjikan manfaat kerja sama yang sangat menguntungkan. Kami ingin maju bersama, utamanya dengan Madagaskar menuju kepada suatu masa depan bersama yang lebih baik dalam semangat persaudaraan dan solidaritas antar negara berkembang," katanya. 
Selain bertemu dengan Presiden Madagaskar, Rini juga melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Kerajinan Madagaskar Lantosoa Rakotomalala. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama di bidang industri, termasuk penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) dan pengembangan industri kecil kerakyatan atau handycraft.
"Untuk alsintan akan digarap PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Pindad (Persero). Kami menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi agar BUMN bisa menjadi pemain di dunia internasional dan langsung mendobrak Afrika," ungkap Rini.
Ia menambahkan PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga akan mendalami rencana kerja sama pengelolaan dan pembangunan bandara di Madagaskar. Selain Madagaskar, BUMN secara sinergi mulai membuka peluang di Tanzania.
"Presiden Andry pun senang dengan adanya kerjasama dan investasi dari BUMN Tanah Air. BUMN sudah mulai beroperasi di Aljazair, Nigeria, Niger dan ekspor pesawat ke Senegal," katanya.
Share:

Gubernur Jabar: Bangun Infrastruktur untuk Datangkan Investor


INFO NASIONAL — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menegaskan guna menarik investor ke wilayahnya, dirinya memberi perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur.
"Fasilitas infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, kereta api, kereta api cepat, dan lain sebagainya, kita terus bangun untuk mendorong majunya iklim investasi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat," ujar Gubernur usai mengikuti 2019 Group Groundbreaking Ceremony for Karawang New Industry City (KNIC) Tenants, di kawasan KNIC, Karawang, Kamis, 20 Juni 2019.
Emil, sapaan Ridwan Kamil, menuturkan, dirinya berkomitmen mendukung tumbuhnya investasi dan industri berkelanjutan. Karenanya, dia meminta para pelaku industri untuk memperhatikan tiga aspek, yakni aspek-aspek ekonomi, lingkungan, dan aspek sosial.
Selain itu, tambah Emil, kehadiran investor di sektor industri mesti membuka lapangan kerja sehingga membawa multiplier-effect bagi kesejahteraan masyarakat. "Apalagi, masyarakat lokal harus jadi tuan rumah di kotanya sendiri," katanya.
Emil juga berharap pengembangan KNIC menjadi momentum untuk pembangunan kawasan industri berkelas dunia di Jawa Barat. Dalam ground breaking kali ini, sebanyak enam perusahaan mulai membangun pabrik di KNIC. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Wonderful Food International (Cina), PT Binamitra Kwartasedaya (Indonesia), PT Ikimura Indotools Center (Jepang), PT Wook Global Technology (Cina), PT Brightgene Biomedical Indonesia (Taiwan dan Indonesia), serta PT Ruiyuan (Cina).
Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari pembuatan permen, komponen otomotif, e-commerce, bio-medis, hingga rekayasa konstruksi dan pengembang real estate. "Hari ini penting karena investor itu bisanya mendengarkan berita. Kalau beritanya positif, biasanya nanti datang tamu-tamu lain melakukan hal yang sama (berinvestasi)," ucap Emil.
Sementara Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, bertekad menjadikan Indonesia sebagai "surganya investasi". "Semoga dikelolanya kawasan ini membawa iklim baik untuk perekonomian Indonesia," katanya.
Share:

Ridwan Kamil: Pembangunan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Daerah


INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil, melakukan grounbreaking pembangunan dua fly over di Bandung, Selasa, 3 September 2019. Kedua fly over tersebut masing-masing berada di Jalan Jakarta dan Jalan Laswi, Bandung.
Selain itu, Ridwan Kamil juga menandatangani prasasti peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fly over di salah satu ruas jalan di Kota Sukabumi.
Usai acara, Ridwan Kamil mengatakan pembangunan fly over merupakan salah satu cara Pemprov Jabar memfasilitasi kebutuhan infrastruktur transportasi di daerah perkotaan.
"Kami  bersikap adil terhadap semua kota dan kabupaten, yang sifatnya kota cenderung kebutuhannya adalah infrastruktur lalu lintas. Kalau kabupaten kebutuhan infrastrukturnya rata-rata pertanian, perikanan, penataan pariwisata daerah," kata Emil.
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. "Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan daerah, Kota Bandung butuhnya apa kita yang menyesuaikan," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M Danial, mengungkapkan rasa bahagianya atas pembangunan dua fly over di Kota Bandung. "Karena APBD Kota Bandung tidak akan mampu kalau membangun infrastruktur-infrastruktur besar," katanya.
Pembangunan fly over Jalan Jakarta dan Jalan Laswi dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun pada tahun ini, sedangkan tahap kedua akan dibangun pada 2020. Pembangunan tahap pertama fly over Jalan Laswi, sepanjang 520 meter menelan anggaran Rp 35,9 miliar, sementara untuk fly over Jalan Jakarta, sepanjang 500 meter, menelan anggaran Rp 42 miliar.
Share:

Anggota BPK Terpilih Soroti Soal Infrastruktur dan Pendidikan


TEMPO.COJakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2019-2024 yang baru terpilih bersiap menjalankan sejumlah program. Achsanul Qosasi, satu dari lima anggota BPK yang lolos uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, mengatakan akan mendalami pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dan badan usaha milik negara yang mengerjakan proyek infrastruktur.
Achsanul juga akan mendalami pemeriksaan sektor pendidikan pada awal masa jabatan. “Sesuai dengan konsep Nawacita, kualitas sektor pendidikan harus mulai ditingkatkan, termasuk untuk upaya pemeriksaan dan pemberian rekomendasi pada pemerintah,” kata dia kepada Tempo, kemarin.
Achsanul, politikus Partai Demokrat yang berstatus inkumben di jajaran anggota BPK, terpilih kembali setelah memperoleh 31 suara dalam mekanisme voting yang digelar Komisi XI DPR, Rabu petang lalu. Dia lolos bersama politikus Gerindra, Pius Lustrilanang; politikus Partai Golkar, Harry Azhar Aziz; politikus PDI Perjuangan, Daniel Tobing; dan auditor BPK, Hendra Susanto. Mereka merupakan bagian dari 30 kandidat anggota BPR yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
Berbeda dengan Achsanul, Pius Lustrilanang yang saat voting mendapat suara terbanyak (43 suara) tak menjanjikan terobosan. “BPK ini kan lembaga lama yang sudah diatur oleh konstitusi, mekanisme kerjanya sudah jelas,” ujar dia. Menurut Pius, setiap lima tahun BPK membuat strategi sesuai dengan rencana pembangunan yang disusun oleh presiden.
Namun dominasi politikus dalam jajaran anggota BPK dipersoalkan sejumlah lembaga. Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan pola ini terus berulang sejak 2004. “Paling banyak terpilih dari wakil partai yang tidak lolos dalam pemilu,” kata dia. Roy pun menyebutkan publik sulit untuk mempercayai integritas anggota BPK jika mereka dipilih secara tertutup oleh politikus di DPR.
Demi membenahi lembaga ini, Roy mengusulkan proses seleksi independen dalam revisi Undang-Undang BPK. Dia meminta pemerintah dan DPR membentuk tim khusus untuk menyeleksi kandidat anggota BPK. “Demi meminimalkan konflik kepentingan.”
Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan, mengatakan revisi Undang-Undang BPK sudah enam tahun lebih tak dibahas. Padahal, dalam rancangan revisi aturan tersebut akan dibuat skema seleksi yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak, seperti akademikus. “Anggota BPK harus professional.”
Achsanul dan Pius memberi tanggapan senada soal pandangan ini. Menurut Achsanul, kentalnya unsur politik dalam pemilihan anggota BPK tak menyebabkan hilangnya independensi para kandidat. “Ketika bertugas, independensi itu harus saya jaga baik-baik,” kata dia. Adapun Pius mengatakan tugas BPK sebagai pengawas cenderung mirip dengan politikus di DPR, yang juga memegang fungsi pengawasan. “BPK merupakan kepanjangan tangan DPR dalam melakukan fungsi pengawasan. Tidak ada masalah kalau mantan anggota DPR menjadi pimpinan BPK,” ujar dia.
Anggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate, mengatakan politikus memang memiliki modal bagus untuk maju sebagai anggota BPK. Tapi dia memastikan DPR tak hanya melihat latar belakang politik para kandidat. “Pengetahuan mereka akan pengelolaan keuangan negara sangar penting,” kata dia.
Share:

Bukan Infrastruktur, Pembangunan Periode 2020-2024 Fokus pada Pendidikan Vokasi


Pemerintah memutuskan untuk memfokuskan pembangunan pada periode kedua yaitu pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan hal ini berbeda dengan periode sebelumnya pada 2014-2018 yang fokus dalam pembangunan infrastruktur

Dia mengungkapkan, salah satu strategi yang disiapkan pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut adalah melalui pelatihan vokasi.

Periode pelatihan vokasi yang tidak begitu panjang disebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah memilih strategi. Menurutnya, pelatihan vokasi akan memberikan keterampilan lebih bagi SDM nasional, dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan pendidikan formal.

"Kita melihat jalur science itu lama ceritanya, sementara sebagian besar tenaga kerja yang bekerja itu pendikannya paling SD, SMP, SMK. Sehingga kita perlu membekali para pemuda kita dengan keterampilan. Kalau biacra keterampilan itu adalah vokasi," ujarnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan dua bentuk program pelatihan vokasi. Yang pertama adalah pelatihan serupa dengan program Balai Latihan Kerja (BLK) yang hanya memakan waktu pelatihan antara tiga sampai lima bulan.

Kendati demikian, Menko Darmin mengakui bahwa program BLK yang saat ini sudah dijalankan masih belum maksimal dan perlu ada perbaikan.

"Model yang ada sekarang walau bukan model yang baik adalah BLK. BLK ada yang baik dan tidak baik," ujarnya.

Lalu, program kedua yang disiapkan pemerintah ialah perbaikan kurikulum SMK. Sebab, menurutnya saat ini masih banyak kualitas SMK yang masih kurang baik.

"Kemudian ada tempat praktek lebih dari itu ada tempat magang. Tidak ada magang maka vokasi tidak jalan," tutupnya.

Pemerintah Siapkan Strategi Agar Pendidikan Vokasi Bisa Nendang

Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (sv.ugm.ac.id)

Pemerintah terus berupaya mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia. 

Pendidikan vokasi yang baik diharapkan dapat menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap memasuki dunia kerja.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, ke depan pengembangan pendidikan vokasi akan berfokus pada tiga poin, yakni penguatan Politeknik, SMK, dan BLK (Balai Latihan Kerja).

"Ke depan ini harus ada target yang akan kita lakukan dengan beberapa Kementerian tersebut, bukan hanya berapa orang di bidang apa, sektor mana, kerja sama dengan negara yang mana. 

Tapi juga terkait dengan anggaran yang akan datang. Karena ini juga akan masuk ke kartu pra kerja dan kartu kuliah," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan pemerintah juga akan berfokus untuk menyiapkan strategi implementasi program-program penguatan vokasi.

"Misalnya Kementerian mana saja yang nantinya harus terlibat, kemudian program-program spesifik apa yang bisa nendang lah dari sisi untuk mempercepat pekerja skilled kita," urai dia.

"Kedua, agaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ada misalnya soal kurikulum lah, soal pelibatan industri, soal instruktur atau guru dan sebagainya," imbuhnya.

Share:

Kemampuan Fiskal Terbatas, Pembangunan Infrastruktur RI Tersendat


Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan, beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tersendat.

Salah satu faktornya adalah kemampuan fiskal pemerintah yang dinilai masih terbatas.

"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. 

Masalah belanja pegawai, subsidi dan alokasi kita ke pemerintah daerah (jadi terbagi)," kata dia dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Askolani mengatakan, pemerintah sudah mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih masif.

Hanya saja, dia mengakui hasilnya belum secepat yang diharapkan. Seperti diketahui salah satu program prioritas Pemerintah Jokowi-JK yakni pembangunan infrastruktur.

Sebab infrastruktur memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, arah kebijakan pemerintah pada 2020 yakni tetap konsisten terhadap pembangunan infrastruktur secara merata. Pemerintah dalam hal ini akan menambah belanja modal pada 2020.

"Tentu itu menjadi salah satu cikal bakal belanja infrastruktur yang lebih baik itu juga konsisten kalau kita lihat melalui DAK fisik yang juga diarahkan untuk infrastruktur melalui pemda-pemda," pungkasnya.

INDEF: Infrastruktur Jadi Modal Dasar RI Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

APBN untuk Infrastruktur 2019 Naik 1,04 Persen

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan, pembenahan daya saing menjadi kunci utama agar Indonesia bisa terlepas dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Untuk bisa memperbaiki daya saing, ia menekankan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara masif. "Perbaikan signifikan dalam komponen infrastruktur jadi kunci utama perbaikan daya saing karena berkaitan dengan konektivitas dan penurunan biaya logistik," imbuhnya kepada Liputan6.com, Minggu, 16 Juni 2019.

Dia menyatakan, perbaikan infrastruktur dalam hal ini memang memainkan peran penting, sebab Indonesia sebelumnya harus menghadapi mahalnya biaya logistik sebesar 24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pembangunan infrastruktur, khususnya penunjang logistik darat dan laut yang turunkan logistic cost, bisa membuat harga produk lebih kompetitif, khususnya yang berorientasi ekspor. Jadi pembangunan infrastruktur yang mendorong turunnya biaya logistik harus dilanjutkan," dia menambahkan.

Selain biaya logistik, ia melanjutkan, pembangunan infrastruktur juga berkaitan dengan efisiensi investasi. Bhima mencatat, rasio antara investasi dengan pertumbuhan output atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini masih berada diatas 6 persen, di mana idealnya ada di bawah 3 persen.

"ICOR yang tinggi menunjukkan biaya untuk investasi cukup mahal di Indonesia alias kurang efisien. Jadi semakin baik infrastrukturnya, semakin rendah ICOR-nya," jelas dia.
Bhima pun turut menyoroti cita-cita Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu, yang sempat memaparkan rencana pemerintah untuk mendorong Indonesia keluar dari middle income trap.
Bila benar-benar ingin menjadi negara berpendapatan tinggi, maka Indonesia harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata di atas 7-8 persen setiap tahunnya.

"Terkait target yang reachable, upaya-upaya yang disampaikan Sri Mulyani juga harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7-8 persen," pungkas dia.

Tak Hanya Pertumbuhan, Pemerintah Juga Kejar Pemerataan Ekonomi

APBN untuk Infrastruktur 2019 Naik 1,04 Persen

Sebelumnya, Pemerintah tetap konsisten membenahi perekonomian dari sisi supply side dalam kerangka perencanaan pembangunan. Gagasan tersebut ditempuh melalui upaya pembangunan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan perbaikan tata kelola pertanahan.

"Ketiganya adalah persoalan yang perlu dibenahi dari dulu. Kita bukan sekedar mengejar pertumbuhan, tapi juga mendorong pemerataan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Menurut Darmin, negara yang membangun infrastruktur secara besar-besaran pasti memiliki capital outflow ratio yang tinggi. Artinya, diperlukan modal atau dana yang lebih besar untuk mendorong 1 persen pertumbuhan.

“Dalam ekonomi, membangun infrastruktur itu memerlukan biaya yang mahal. Namun biaya yang mahal itu akan terbayar dengan pembangunan jangka panjang, hingga 30-40 tahun," tuturnya.

Maka, untuk menaikkan angka pertumbuhan, selain dengan terus membangun infrastruktur, Pemerintah akan menyandingkannya dengan persoalan SDM dan pertanahan. Hal tersebut diyakini dapat melahirkan capital outflow ratio yang lebih rendah.

"Jadi dengan saving yang sama, mobilisasi dana asing yang sama, namun dengan capital outflow ratio yang lebih rendah, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," papar Darmin.

Darmin pun meyakini bahwa fokus kepada pembangunan infrastruktur sejak awal pemerintahan adalah keputusan yang tepat. "Meski pertumbuhan sedikit lebih rendah dari yang kita harapkan, tapi pemerataan kita juga bagus. Ini kondisi yang jarang terjadi, namun kita mampu melahirkan kombinasi secara sekaligus dari 2 hal yang berlawanan," terangnya.

Kemudian mengimbangi pembangunan fisik, soft infrastructure dikembangkan melalui peningkatan kualitas SDM dengan merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah pun telah menyusun Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi untuk menghadapi era Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.

Sementara mengenai pertanahan, Darmin mengakui bahwa persoalan ini bukanlah hal yang mudah, mulai dari sertifikasi tanah rakyat, reforma agraria, dan Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Kita akan membenahi sektor kehutanan. Memang urusan pelepasan kawasan hutan ini rumit sekali. Untuk itu, saya berharap para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk segera melengkapi dokumen yang kami minta sebagai dasar agar PPTKH bisa segera terealisasi," ujar dia.


Share:

Postingan Populer

Recent Posts