Ibu Kota Baru Akan Terhubung Kereta Listrik ke Bandara Balikpapan


Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah sedang menyelesaikan konsep pengembangan transportasi moda baru di Kalimantan Timur. Terutama adalah akses transportasi dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan ke lokasi Ibu Kota.
"Sebagai bayangan saja, dari Bandara Balikpapan ke kota harus gunakan jalan tol dan kereta api listrik," kata Budi saat ditemui di Redtop Hotel, Jakarta, Kamis (10/10).
Selain itu, ada juga opsi transportasi kapal yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, misalnya dengan energi matahari. Sesampainya di area pemukiman atau Transit Oriented Development (TOD), kendaraan ramah lingkungan juga disiapkan.
"Bisa berupa kereta listrik atau semacam bus yang diadopsi dari teknologi lebih maju dia tidak berbasis rel tapi berbasis jalan dikombinasi. Kalau presentasenya Kereta Api akan dominasi transportasi publik di sana," ujarnya.
Selain itu, pemerintah saat ini juga menangkap aspirasi masyarakat selain mengembangkan ide yang ada. Gagasan ini akan dicocokkan dengan konsep-konsep yang sudah ada di pemerintahan.
Untuk saat ini, transportasi di lokasi tersebut masih konvensional, seperti menggunakan bus dan transportasi pada umumnya. Transportasi antara Balikpapan dan ibukota baru akan disinergikan.
Sementara itu, ketika ditekankan bahwa konsep Autonomous Rapid Transit (ART) dan bus amfibi sekarang masih menjadi pertimbangan alternatif. Namun, untuk kereta listrik, dia memastikan itu akan dibangun.
"Saya pikir ini suatu studi (ART dan bus Amfibi). Kita akan lihat apa utilisasi itu akan berikan suatu efektivitas bisa terjadi atau tidak. Tapi kalau kereta listrik bisa dipastikan," tutupnya. 
Share:
Read More

Hingga September 2019, SMI Cetak Laba Rp1,46 Triliun


Merdeka.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,46 triliun sejak Januari hingga September 2019. Laba tersebut tercatat tumbuh sekitar 16,7 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,25 triliun.
"Untuk laba bersih kita sampai September ini Rp1,46 triliun, naiknya itu sekitar 16 persen year on year," ujar Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam acara media gathering SMI di Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (11/10).
Dia menjelaskan, laba bersih tersebut diraih dari total outstanding atau aset pembiayaan investasi sebesar Rp58,5 triliun. Angka ini meningkat sekitar 38,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp42,2 triliun.
Sementara itu, liabilitas atau utang yang harus dilunasi perseroan mencapai Rp36,5 triliun per September 2019, meningkat 50,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp24,2 triliun.
Rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) nett perseroan tercatat sebesar 0,6 persen sejak Januari-September 2019. Perolehan tersebut, turun apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,09 persen.
"Pembiayaan yang disalurkan didominasi oleh senior loan yakni pembiayaan modal kerja dan kredit investasi," kata Edwin.
Edwin menambahkan, selama 10 tahun mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, SMI memiliki fundamental kuat untuk tumbuh secara berkelanjutan. Dia menekankan bahwa komitmen PT SMI untuk kemajuan bangsa baik dalam sektor infrastruktur dasar maupun infrastruktur sosial dengan berperan sebagai katalis mempercepat pembangunan infrastruktur.
"Melalui peran ini, SMI bertindak tidak hanya sebagai enabler yang menginisiasi masuk ke sektor infrastruktur yang belum bankable menjadi pionir di pasar dan menciptakan efek crowding in. Dalam menjalankan perannya, PT SMI juga berfungsi sebagai market maker dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan infrastruktur," jelasnya.
Sampai dengan September 2019, PT SMI telah mendukung pembiayaan berbagai proyek RPJMN (Rencana Proyek Jangka Menengah Nasional), Proyek Prioritas Nasional, dan Proyek Strategis Nasional dengan total komitmen sebesar Rp45,9 triliun dan total nilai proyek sebesar Rp247,2 triliun.
Proyek tersebut terbagi dalam berbagai proyek antara lain Jalan Tol Trans Sumatera (Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar), Jalan Tol Trans Jawa (Pejagan-Pemalang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Jakarta-Cikampek II, Cikopo-Palimanan), proyek telekomunikasi Palapa Ring Paket Tengah, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan lainnya.
SMI yang berfokus dalam menjembatani kesenjangan pembangunan infrastruktur memiliki arah strategi yang secara konsisten akan mendukung RPJMN 2020-2024 melalui peran Perseroan yang meliputi sumber pendanaan, pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek dan jasa konsultasi, serta sektor pembiayaan dan entitas baru.
Dia menjelaskan, pada setiap target capaian kinerja, PT SMI senantiasa sejalan dengan upaya Pemerintah dalam menyediakan konektivitas antar-daerah. Konektivitas merupakan kunci dari kemajuan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah.
"Pemerataan ini direalisasikan dengan pembangunan proyek infrastruktur yang esensial seperti jalan, pasar, RSUD, akses penerangan, telekomunikasi dan transportasi. Dengan begitu, manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat juga bertambah, di mana SMI senantiasa memberikan solusi percepatan pembangunan infrastruktur daerah kepada Pemerintah Daerah melalui fasilitas Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan total nilai komitmen per September 2019 mencapai Rp4,6 triliun," tandasnya.
Share:
Read More

SMI Siap Jadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia


Merdeka.com - Pemerintah berencana membentuk lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk membantu badan usaha mewujudkan pembangunan di Indonesia. Rencana tersebut hingga kini masih dalam tahap pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Edwin Syahruzad mengatakan, pihaknya siap jika ditunjuk menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia. Dia menyakini, kinerja SMI yang cukup bagus menjadi modal ke depan.
"Dari kesiapan, kita siap. Tapi kalau ada undang-undang," ujar Edwin saat media gathering di Pulau Seribu, Jakarta, Jumat (11/10).
Dia mengatakan, dengan beralihnya SMI menjadi lembaga pembiayaan maka akan memperkuat kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut. Selain itu, investor juga akan semakin percaya diri menjalin kerja sama dengan SMI dalam rangka penggarapan proyek.
"Dari institusi, kita yang sekarang kan kredibilitas tertinggi. Rating kita triple A, kalau single A mungkin butuh banyak dukungan. Tapi sebagai PT, kami dengan dukungan Kemenkeu dan kinerja kami, kami punya fleksibilitas tertinggi di masyarakat. Cara pandang investor akan lebih yakin lagi. Ada Kemenkeu di belakang kami yang beri dukungan," jelasnya.
Sebagai informasi, SMI didirikan pada 26 Februari 2009 di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berperan dan memiliki mandat sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur.
SMI memiliki berbagai fungsi dan produk/ fitur unik untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur tetapi juga sebagai enabler melalui pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mengikutsertakan berbagai institusi keuangan baik swasta maupun multilateral.
SMI aktif mendukung pelaksanaan KPBU dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui produk pinjaman daerah. SMI memiliki tiga pilar bisnis yaitu Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi yaitu solusi atas kebutuhan tenaga professional dan ahli di bidang infrastruktur serta Pengembangan Proyek.
Share:
Read More

Jasa Marga Optimis Tol Manado - Bitung Rampung 2020


Merdeka.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) optimis konstruksi jalan Tol Manado-Bitung dapat dirampungkan pada 2020.
Direktur Utama PT JMB, George IMP Manurung menjelaskan, progres konstruksi untuk Paket 2 Air Madidi-Bitung hingga akhir September 2019 telah mencapai 50,27 persen dan pembebasan lahan mencapai 93,20 persen.
"Untuk masing-masing seksi, progres konstruksi Seksi 2A (Air Madidi-Danowudu) sudah mencapai 89,40 persen, sementara itu seksi 2B (Danowudu-Bitung) saat ini progres konstruksi mencapai 31,20 persen," kata George dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Terdapat beberapa pekerjaan utama yang saat ini dikejar di masing-masing seksi untuk mengejar target penyelesaian konstruksi pada triwulan II tahun 2020.
"Di Seksi 2A kami sedang menyelesaikan pekerjaan Simpang Susun Kauditan, kantor dan gerbang tol yang ditargetkan dapat selesai di akhir tahun 2019. Sementara itu untuk seksi 2B merupakan penyelesaian pekerjaan jembatan, crossing, drainase dan mainroad serta Simpang Susun Danowudu yang ditargetkan dapat selesai tahun depan," ujar George.
Proyek Tol Manado-Bitung Seksi 2B juga masih terkendala dengan pembebasan lahan yang berlokasi di mainroad dan beberapa bidang di simpang susun.
Upaya mengejar ketertinggalan progress konstruksi, Proyek Tol Manado Bitung sudah mulai menambahkan batching plan, mendatangkan alat berat untuk pekerjaan timbunan dan menambah pekerja, serta menambah sumber material yang diperlukan.
Sementara itu, untuk progres konstruksi untuk Paket 1 dengan rincian Seksi 1A (Manado-Sukur) dan Seksi 1B (Sukur-Air Madidi) telah mencapai 100 persen.
Dengan hadirnya Tol Manado-Bitung ini diharapkan mampu membantu perkembangan perekonomian dan peningkatan potensi wisata di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado dan Bitung serta diharapkan mampu meningkatkan sektor wisata di Kota Bitung.
Jika nanti beroperasi penuh, jalan tol ini akan memangkas waktu perjalanan dari Manado-Bitung, yang sebelumnya diperlukan waktu 1-1,5 jam menjadi 40-50 menit .
Tol Manado-Bitung masuk ke dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung serta KEK Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.
Tol Manado-Bitung memiliki total panjang 39,00 km yang dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Share:
Read More

Pejabat Papua & Papua Barat Bahas Pembangunan Infrastruktur dengan Menhub Budi


Merdeka.com - Solidaritas Masyarakat Papua yang terdiri dari Kagama, Ikatan Alumni (IKA) ITS dan Universitas Cendrawasih menggelar acara galang dana dan senam bersama di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (13/10). Acara ini turut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah pejabat dari Papua dan Papua Barat.
Mereka yakni Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakatoni, Bupati Yahukimo Abock Busup, Bupati Fakfak Mohammad Uswanas, Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu.
Usai menjalani senam pagi, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakatoni menjelaskan bahwa pejabat Papua-Papua Barat akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kemenhub.
"Untuk bicara tentang kebijakan-kebijakan dalam rangka membangun berbagai prasarana perhubungan yang ada di Papua dan Papua Barat," tutur Lakatoni di lokasi.
"(Senam pagi) ini juga sesuatu yang saya kira baik, membangun kebersamaan. Dari Pulau Jawa ada Kagama dan ITS, lalu kemudian dari Papua ada Universitas Negeri Cendrawasih," lanjutnya.
Dia menjelaskan, rapat koordinasi ini dimaksudkan sebagai kerja sama untuk memastikan masa depan Papua. Selain itu, pihak masyarakat Papua dan Papua Barat juga akan terus bersinergi untuk membangun Indonesia secara keseluruhan.
Lakatoni mengatakan, pemerintah sudah punya rencana untuk membangun berbagai bandara dan pelabuhan di Papua dan Papua Barat. "Kita sore ini siang ini akan merapatkan Bandara Jayapura, Wamena, Yahukimo, Fakfak, Raja Ampat, Sorong, semua kita bahas supaya kita memastikan konektivitas itu bisa dilaksanakan," ungkapnya.
1 dari 1 halaman

Dana Bantuan

Bupati Yahukimo, Abock Busup menambahkan, beberapa kabupaten di Papua juga akan mendapatkan program dari pihak pemerintah untuk membangun lapangan perintis.
"Yahukimo itu 132 lapangan perintis dan orang Pak Menterinya cukup bagus, luar biasa, ada 17 lapangan terbang yang mendapatkan pesawat perintis. Harga tiket tadinya kami charter 35 juta, tapi sekarang sudah dapat 400 rupiah untuk ke distrik dan kabupaten,” ujar Abock.
"Kami sudah menggunakan pesawat perintis ini menjadi fokus pokok utama kami, sehingga kami datang ke sini untuk terutama seluruh Kabupaten Papua untuk mewakili seluruh Papua," dia mengakhiri.
Selain itu, dari acara ini terkumpul dana sumbangan ‘Peduli Wamena Papua’ sebesar Rp1,5 miliar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian menyerahkan simbolisasi dana sumbangan ini kepada Bupati Yahukimo, Abock Busup.
Reporter:Ratu Annisaa Suryasumirat
Share:
Read More

Menko Darmin Banggakan Pembangunan Infrastruktur era Jokowi-JK


Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam acara Apindo Investment & Trade Summit, di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (15/10). Dalam kesempatan itu, Menko Darmin membanggakan capaian lima tahun Pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut Menko Darmin, selama lima tahun terakhir telah banyak capaian yang dirasakan masyarakat. Salah satunya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Baik itu jalan, pelabuhan, laut, waduk, hingga yang terakhir diresmikannya pengoperasian palapa ring.
"Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun telah membangun cukup besar-besaran infrastruktur. Itu juga membawa banyak benefit bagi kita membuka konektivitas bagi kita melancarkan kegiatan ekonomi," kata dia dalam sambutannya, di Jakarta, Selasa (15/10).
Menko Darmin menyebut kehadiran infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ke depan akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain konektivitas, pembangunan infrastruktur akan mudah mobilisasi barang ekspor dan impor pun akan memakan waktu cepat.
"Bagaimanapun juga infrastruktur itu tidak didasarkan pertimbangan jangka pendek. Dirancang dengan pertimbangan jangka panjang," jelasnya.
Darmin berharap pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah selanjutnya. Utamanya, menghubungkan infrastruktur dengan sentra-sentra kegiatan ekonomi. Seperti pariwisata, industri, hingga kawasan ekonomi khusus.
"Jadi infrastruktur tetap prioritas dengan catatan kita tidak lagi fokus benar kepada backbone infrastruktur," ucapnya. 
Share:
Read More

Jalur Puncak II Dibangun Tahun Depan


Merdeka.com - Pembangunan Jalur Puncak II yang membentang di sepanjang Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, dan jalur alternatif Bogor-Cianjur akan mulai berjalan pada 2020. Ditargetkan, jalan tersebut akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian.
"Setelah ada kesepakatan antara Pemkab Cianjur dan Bogor, untuk menyegerakan pembangunan Jalur Puncak II karena Jalur Puncak terlalu padat terutama pada akhir pekan," kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dikutip Antara, Selasa (15/10).
Dia menjelaskan, pihaknya sudah meninjau langsung ke lokasi guna memastikan tidak ada lagi kendala, sehingga tahun depan sudah dapat dimulai pembangunan. Jalur alternatif tersebut oleh pemerintah daerah Cianjur dan Bogor.
"Selama ini belum ada kejelasan kapan pusat atau provinsi akan mengambil alih dan memulai pembangunan. Sehingga untuk mempercepat, pembangunan akan dilakukan pemerintah daerah," katanya.
Sedangkan dana pembangunan bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai masih dalam proses perencanaan. Pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap, ruas Cisereh-Arca dengan lebar jalan lebih dari lima meter, ditambah 1 meter di setiap bahu jalan.
Terkait lahan yang akan digunakan sudah tidak ada kendala karena pihak perusahaan PNPM telah menghibahkan lahan yang akan masuk dalam badan jalan ke Pemkab Cianjur.
Pihaknya berharap dengan adanya jalur alternatif Puncak II dapat meningkatkan perekonomian dan angka kunjungan wisatawan ke Cianjur, terutama di kawasan utara akan kembali meningkat.
"Wisatawan tidak akan terjebak macet di Jalur Puncak, termasuk akses perekonomian menuju Jakarta dan sekitarnya lebih lancar. Akses menuju Cianjur akan lebih mudah ketika pembangunan jalan tol dari Bogor-Sukabumi-Cianjur selesai," katanya.
Share:
Read More

Bos BKPM: Indeks Daya Saing RI Akan Lebih Merosot Jika Tak Bangun Infrastruktur


Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menilai turunnya peringkat daya saing global Indonesia yang dirilis World Economic Forum tahun ini akan lebih parah apabila tidak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar besaran. Sebab, salah satu indikator pembentuk indeks daya saing global diberi peringkat oleh World Economic Forum yakni kinerja pembangunan infrastruktur.
"Kalau pemerintah Jokowi-JK tidak bangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot. Dengan apa yang kita bangun saja kita sekadar di tengah-tengah, peringkat 72. Artinya defisit infrastruktur kita masih sangat-sangat besar," katanya dalam acara Apindo Investment & Trade Summit di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (15/10).
Seperti diketahui, peringkat daya saing Indonesia pada tahun ini mengalami penurunan. Menurut laporan World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia turun lima peringkat ke posisi-50.
Menurut Lembong, peringkat daya saing Indonesia itu hanya ditopang oleh indikator tradisional, seperti besarnya ukuran pasar domestik Indonesia yang diberi peringkat ke-7 dengan nilai 82, hingga stabilitas ekonomi dengan nilai 90 dan posisi ke-54.
Sementara, negara-negara lain kini tengah melakukan reformasi yang lebih cepat dibandingkan Indonesia, di mana indikator-indikator pembentuk indeks daya saing globalnya mengalami peningkatan yang signifikan dan terdistribusi dengan baik seperti Singapura maupun Thailand.
"Satu tantangan mengenai daya saing, peningkatan negara tetangga tak pernah statis, tak pernah berdiri diam saja. Mereka berupaya inovasi menandatangani perjanjian perdagangan, promosi investasi, membenahi bidang ketenagakerjaan. Jadi persaingan regional dan internasional sangat dinamis," tuturnya.
Di samping itu, keterbukaan ekonomi Indonesia belum cukup di banding negara-negara lain sehingga arus investasi sedikit masuk dan transfer teknologi dari negara-negara maju juga stagnan. Itu tercermin dari indikator kapasitas inovasi Indonesia yang dinilai World Economic Forum terbatas dengan nilai 37,7 dan posisinya ke-74.
"Nah semakin sebuah ekonomi membuat diri terhadap internasional semakin dia bisa ambil teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi dari berbagai macam negara. Semakin tidak terbuka maka maka semakin sedikit, sehingga sulit dunia usaha, pejabat nyontek dari best practice seluruh dunia," pungkas dia.
Share:
Read More

Tantangan Sektor Transportasi RI di Tengah Gejolak Ekonomi Global


Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengatakan, gejolak ekonomi dunia serta kondisi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China membawa tantangan terhadap kinerja sektor transportasi ke depan.
"Tantangan ke depan tidak mudah kinerjanya semakin berat melihat kondisi perang dagang AS dan China," ujarnya dalam dalam Opening Ceremony Indonesia Transport Supply Chain & Logistics, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10).
Dia mengatakan dengan kondisi tersebut secara otomatis akan mempengaruhi kinerja sektor industri nasional. Akan tetapi, dia tetap optimis sektor transportasi akan terus tumbuh dengan adanya dukungan pemerintah serta stakeholder terkait lainnya.
"Kami harus tetap optimis karena kelanjutan pembangunan infrastruktur masih jadi prioritas lima tahun mendatang itu akan cukup mengerek sektor transportasi nasional," jelas dia.
Di samping itu, tantangan lain yang masih dihadapi di sektor transportasi yakni masalah efisiensi serta beban biaya logistik yang dinilai masih tinggi. Di mana beban logistik berada di 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pastinya akan berdampak pada daya saing kinerja kita. Untuk itu perbaikan kinerja logistik nasional tidak bisa hanya melihat kesuksesan negara lain tapi harus mencari solusi dan berbenah dengan mengikuti perkembangan teknologi. Ini tidak lepas dari kinerja kita yang menginginkan logistik lebih efisien," tandas dia.
Share:
Read More

Gubernur Anies Klaim 40 Persen Pembangunan Jakarta Tercapai


Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berterima kasih atas survei yang menyebutkan kinerjanya selama dua tahun ini cukup memuaskan bagi masyarakat. Katanya, hal ini menjadikan sebuah masukan berharga untuk Pemprov DKI dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan lebih baik lagi.
"Kalau mau menilai kinerja pemerintah, diukurnya dengan rencana. Apa rencananya, bandingkan dengan pelaksanaannya. Tapi kalau mengukur perasaan publik, lakukan survei," kata Anies di Paloma Bistro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).
Anies mengklaim dari seluruh program yang dijanjikan saat kampanye untuk memajukan kota Jakarta, sudah 40 persen yang tercapai.
"Survei itu untuk mengukur perasaan publik. Kami di pemerintahan berencana membangun lima tahun. Alhamdulillah 40 persen ini sebagian sudah tercapai, sebagian masih dalam proses," katanya.
Kendati demikian, Anies mengaku masih ada yang mencemooh dirinya, salah satunya ada kemacetan akibat pembangunan trotoar. Menurutnya, ini adalah hal yang wajar untuk kemajuan.
"Tapi itu namanya growing pain. Seperti saat gigi mau tumbuh, pada saat proses pertumbuhan ya sakit. Karena mau tumbuh normal. Jangan dimatikan tapi justru dituntaskan. Sesungguhnya keberhasilan pemerintahan itu dinilai dari pelaksanaan rencana. Perasaan publik itu penting, karena itu membangun optimisme kita," tegas Anies.
Share:
Read More

Sri Mulyani: Infrastruktur Rampung Bisa Picu Ekonomi Lebih Merata


TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap agar kegiatan ekonomi yang lebih produktif langsung bergulir setelah perayaan Idulfitri. Pemerintah yakin rampungnya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jalan tol menjadi pemicu pembangunan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.
"Aktivitas acara yang bisa menimbulkan denyut ekonomi diharapkan mulai terjadi hari ini sampai ke depan," ujarnya di sela-sela acara Open House di kediaman dinasnya di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2019.
Selain itu, perjalanan mudik juga dinilainya sudah makin melebar ke luar Jawa atau ke pulau-pulau lain dan akhirnya juga akan berimbas pada kegiatan ekonomi di sana. "Setelah beberapa bulan kita dihadapkan pada suasana pemilu, kita berharap suasana Lebaran menimbulkan momentum confidence," paparnya.
Pada kuartal pertama tahun ini, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup bagus dan konsumsi masih bisa tumbuh di atas 5 persen. Sri Mulyani berharap agar kondisi ini tetap bertahan karena harga-harga stabil.
Dalam pantauan Bisnis, sejumlah tamu penting yang hadir dalam acara Open House Menkeu adalah Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan istri. Mereka diterima langsung oleh Sri Mulyani bersama suaminya, Tonny Sumartono.
Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono juga telah bersua dengan Menkeu Sri Mulyani.
Share:
Read More

Jabar Bangun Infrastruktur MICE Tingkatkan Devisa Pariwisata


TEMPO.CO, Jakarta - Menurut kajian kajian Oxford Economic 2018, dari dampak ekonomi sektor bisnis event Indonesia menempati urutan ke 17, mengalahkan Thailand yang ada di posisi ke 22, dengan direct spending US$6,3 miliar, direct GDP US$3,9 miliar, belanja rata-rata per partisipan US$296, dengan total peserta 21,4 juta orang, dan menciptakan pekerjaan langsung untuk 104.000 orang.
Berkaca pada data tersebut, Mohammad Arifin Sudjayana, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Jabar), menjelaskan, betapa Jabar berhasrat untuk mengembangkan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di Tanah Parahyangan. Dan Provinsi Jawa Barat kembali berusaha merealisasikan hasrat tersebut dalam beberapa tahun mendatang.
Warga menikmati suasana sore di Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat, Rabu, 28 November 2018. Sejalan dengan rencana tersebut, Kementerian Pariwisata mematok target Pangandaran mendapat penetapan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata pada Maret 2019. Jawa Barat sangat cocok dikembangkan untuk pariwisata MICE. ANTARA/Novrian Arbi
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 48 juta orang sudah barang tentu akan menjadi pangsa pasar yang menggiurkan. Kemudian laju pertumbuhan ekonominya mencapai 5,17 persen, 60 persen industry manufaktur ada di Jabar, 7,09 persen jumlah kunjungan wisman, terdapat 77 jalan Tol, Bandara Internasional, diyakini dapat menarik minat para investor..
Selain itu, dalam rencana pembangunan infrastruktur, Jabar akan meningkatkan konektivitas di wilayahnya, baik skala lokal dengan MRT, regional melalui told an kereta api, serta nasional dan internasional dengan dibangunnya bandara internasional dan pelabuhan di beberapa wilayah di Jawa Barat.
Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor MICE, Jawa Barat membagi dua skala pembangunan fisik dan fasilitas MICE. Untuk sekala lokal, Pemprov Jabar telah menyiapkan lahan seluas empat hectare di tengah kota. “Lokasi lahan ini ada di pusat Kota Bandung. Mampu menampung pameran dari sekala kecil hingga menengah, antara 50 – 100 both atau tenan. Lahan punya pemprov dan clear,” terang Arifin.
Sedangkan untuk skala regional, Pemprov Jabar, akan membangun fasilitas MICE yang terintegrasi dengan fasilitas lain yang dapat menjadi ikon destinasi wisata leisure. “Jawa Barat sedang membangun West Java Exhibition & Convention Center di kawasan Tegalluar. Gedebage, Kota Bandung.
Lokasi ini merupakan simpul jaringan dari rencana transportasi yang dan rencana pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Di kawasan ini juga bakal berdiri pusat perbelanjaan modern, stadion, Masjid terapung yang luasnya hingga 10 hektare di atas danau yang diprediksi pada tahun 2020 sudah jadi.
“Belum lama ini Gubernur Jawa Barat berkunjung ke Dubai untuk melihat Landmark, Lulu, Fakih dan Dubai Inc, para korporasi ini diharapkan akan mampu mensinergikan West Java Exhibition & Convention Center saling terkoneksi. Sebagaimana program Gubernur untuk menjalankan visi One Village One Product,” tutup Arifin Sudjayana.
Share:
Read More

Kesenjangan Infrastruktur di Timur


Berdasarkan Global Competitiveness Report 2016-2017, infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 138 negara. Karena itu, setelah terpilih menjadi presiden pada Oktober 2014, Joko Widodo berjanji membangun 225 proyek infrastruktur prioritas, seperti 1.000 kilometer jalan raya, 3.000 km jalur kereta api, 24 pelabuhan, peningkatan kapasitas listrik 35 ribu megawatt, 33 bendungan, 29,8 km jembatan, beberapa bandar udara, dan infrastruktur Internet. Sebagian besar proyek infrastruktur Jokowi ini berfokus pada Indonesia timur. Hal ini menjadikan Jokowi salah satu presiden dalam sejarah Indonesia yang benar-benar memperhatikan peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur.
Alasan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur adalah agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional, memfasilitasi ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan regional, meningkatkan konektivitas, serta mempererat kesatuan sosial dan politik bangsa. Apalagi saat ini 80 persen pertumbuhan ekonomi di Indonesia disumbangkan oleh Indonesia barat. Dengan demikian, inisiatif untuk membangun Indonesia timur, seperti Maluku dan Papua, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta mencegah disparitas ekonomi dan ketidakstabilan politik di kawasan tersebut.
Namun, meskipun Jokowi tampaknya dapat merealisasi janjinya, terutama dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia timur, keberhasilan ini tidak dapat membawa kawasan itu keluar dari kemiskinan. Ini terjadi karena pembangunan terlalu berpusat di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan Makassar.
Meskipun Makassar dibangun dengan baik oleh pemerintah sebelumnya, Jokowi masih menaruh banyak perhatian untuk mengembangkan Makassar dan kota-kota satelit lain di Sulawesi. Beberapa tahun terakhir, Jokowi mengalokasikan banyak proyek infrastruktur strategis nasional di pulau itu. Dalam proyek pembangunan strategis nasional, Jokowi mengalokasikan 27 proyek di Sulawesi, 24 di Kalimantan, serta 13 di Papua dan Maluku.
Namun proyek-proyek itu mungkin hanya untuk memperkuat Makassar yang sudah mapan. Pembangunan lima pelabuhan, termasuk Makassar New Port sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia timur, juga jalur kereta api yang menghubungkan Makassar dan Parepare, adalah tanda untuk memperkuat Makassar sebagai kota utama di Indonesia timur guna "mengeksploitasi" daerah dan kota lain di kawasan timur. Dengan demikian, pembangunan 11 pelabuhan di Indonesia timur, misalnya, terutama di pulau-pulau kaya sumber daya alam, seperti Kalimantan (4 pelabuhan), Papua (5), dan Maluku (2), adalah untuk memfasilitasi peredaran dan sirkulasi komoditas di Indonesia timur menuju Makassar dan Sulawesi.
Berdasarkan data ekspor tahun 2018, Sulawesi Selatan, dengan Ibu Kota Makassar, memberikan kontribusi 2,43 persen (US$ 4,38 miliar) dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 180,04 miliar. Ekspor Sulawesi Selatan ini tertinggi kedua di Indonesia timur setelah Sulawesi Tengah (2,84 persen) dan di atas Papua (2,19 persen), Papua Barat (1,57 persen), Maluku Utara (0,38 persen), Nusa Tenggara Barat (0,26 persen), Maluku (0,04 persen), dan Nusa Tenggara Timur (0,03 persen). Sebagai konsekuensinya, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, Sulawesi Selatan selalu mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional (4,7-5,27 persen). Selama periode "ledakan komoditas" (2010-2012), Sulawesi Selatan bahkan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen. Pada 2018, pertumbuhan ekonominya 7,07 persen, tertinggi kedua di Indonesia timur setelah Maluku Utara (7,92 persen).
Pendekatan pembangunan seperti ini hanya akan menghasilkan kesenjangan ekonomi antara Sulawesi, khususnya Makassar, dan daerah lain di Indonesia timur. Pada September 2018, ada tiga provinsi di kawasan itu yang tingkat kemiskinannya lebih dari 20 persen, yaitu Nusa Tenggara Timur (21,03 persen), Papua Barat (22,6 persen), dan Papua (27,43 persen). Tingkat kemiskinan di Maluku juga cukup tinggi, yakni 17,85 persen. Sebaliknya, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan hanya 8,87 persen, lebih rendah daripada tingkat nasional yang 9,66 persen.
Meskipun pembangunan infrastruktur Jokowi mencapai sukses besar di beberapa daerah di Indonesia timur, khususnya Sulawesi, kemiskinan di sana tidak berkurang secara signifikan. Pada 2018, tingkat kemiskinan di Indonesia timur, terutama di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, masih sekitar 14,63-27,43 persen. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2018, rasio gini di desa-desa, terutama di Indonesia timur, meningkat menjadi 0,324 dibanding pada September 2017 yang sebesar 0,320.
Share:
Read More

Recent Posts